Data Bangunan Gedung sbg Alat Kendali Lingkungan Perkotaan

Posted on

Pemerintah telah menyiapkan berbagai perangkat peraturan untuk mengendalikan pembangunan sehingga ramah terhadap lingkungan hidup dan mampu menciptakan tata kota yang nyaman. Salah satu aspek yang diatur adalah tentang pengendalian pembangunan bangunan gedung. Dan lebih khusus lagi adalah pendataan bangunan gedung. Peranan pendataan bangunan gedung belum banyak diketahui oleh masyarakat pada umumnya, khususnya peranannya sebagai alat pengendalian lingkungan hidup dan penataan perkotaan.

Data Bangunan Gedung-1
Data Bangunan Gedung-1 (courtesy: future city)

Sebagaimana diketahui, pengaturan bangunan gedung di Indonesia telah diatur melalui UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. UU ini kemudian dioperasionalisasikan melalui berbagai peraturan turunannya dalam tingkat nasional, baik berupa Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri.

Sesuai dengan dorongan UU No. 28 Tahun 2002, pada tingkat Pemerintahan Daerah, telah juga disiapkan peraturan daerah yang tentunya isinya disesuaikan dengan kondisi pembangunan bangunan gedung setempat. Pentingnya Pemerintah Kabupaten memiliki Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung dapat disimpulkan sebagai berikut:

  1. Terkait Aspek Teknis, pentingnya Peraturan Daerah Bangunan Gedung adalah untuk menjamin Keandalan Bangunan Gedung di daerah, dalam hal Keselamatan dan Kesehatan Lingkungan, serta Kenyamanan dan Kemudahan perkotaan.
  2. Terkait Aspek Administratif, pentingnya Peraturan Daerah Bangunan Gedung adalah menjamin tertib penyelenggaraan bangunan gedung, melalui implementasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) untuk menjamin tercapainya cipta lingkungan hidup dan penataan kota yang nyaman.
  3. Terkait Aspek Yuridis, pentingnya Peraturan Daerah Bangunan Gedung adalah merupakan amanah dari UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan PP Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana UU 28 Tahun 2002, dimana Peraturan Daerah Bangunan Gedung merupakan peraturan pelaksana penyelenggaraan bangunan gedung di daerah untuk memastikan terciptamya lingkungan hidup dan penataan kota yang handal di daerah.
  4. Terkait Aspek Kelembagaan, pentingnya Peraturan Daerah Bangunan Gedung adalah wujud nyata semangat otonomi daerah sesuai UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana pembagian urusan pemerintahan dalam bidang Bangunan Gedung dan Lingkungan, pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab untuk menetapkan Peraturan Daerah Bangunan Gedung mengacu pada NSPK Nasional. Dengan demikian tujuan yang ingin dicapai di dalam UU Lingkungan Hidup dan UU Penataan Ruang dapat dijamin.
  5. Terkait Aspek Lokalitas, pentingnya Peraturan Daerah Bangunan Gedung adalah sebagai peraturan penyelenggaraan bangunan yang mengakomodasi berbagai muatan spesifik lokal setiap daerah sesuai karakteristik fisik wilayah dan kebencanaan serta kondisi tradisionalitas dan kearifan lokal. Dengan demikian kondisi lingkungan hidup setempat dan karakteristik tata ruang setempat dapat diakomodasi.

Tantangan ke depan pasca penetapan Peraturan Daerah Bangunan Gedung tersebut adalah melaksanakan implementasinya secara menyeluruh. Mengingat pentingnya Peraturan Daerah Bangunan Gedung bagi perwujudan fisik lingkungan hidup dan penataan kota di daerah, khususnya dalam konteks pembangunan bangunan gedung, maka implementasinya sangat dibutuhkan. Sudah menjadi fak­ta umum dimana banyak Peraturan Daerah di daerah yang sudah dibuat namun minim imple­mentasi.

Sesuai dengan muatan pengaturan di dalamnya, hal-hal yang perlu dimplementasikan dalam Peraturan Daerah Bangunan Gedung cukup banyak, yaitu:

  1. Penetapan Peraturan Pelaksana Dalam Bentuk Peraturan Kepala Daerah (Perkada)

Pasca penetapan Peraturan Daerah Bangunan Gedung, pemerintah daerah harus melakukan penetapan peraturan pelaksanaan dalam bentuk Perkada (peraturan kepala daerah). Peraturan pelaksanaan yang dibutuhkan sebagai operasionalisasi Peraturan Daerah Bangunan Gedung adalah beberapa norma pengaturan dalam Peraturan Daerah Bangunan Gedung yang membutuhkan pengaturan lebih lanjut dalam hal tata laksana atau tata cara. Oleh karena itu, jumlah peraturan pelaksana yang harus disiapkan sangat tergantung jumlah norma pengaturan dalam Peraturan Daerah Bangunan Gedung yang mendelegasikan dibuatnya peraturan pelaksana.

  1. Sosialisasi Peraturan Daerah Bangunan Gedung Kepada Masyarakat

Untuk mendapatkan dukungan peran masyarakat, maka pasca penetapan Peraturan Daerah Bangunan Gedung pemerintah daerah harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat. So­sialisasi Peraturan Daerah Bangunan Gedung kepada masyarakat dapat dilakukan secara pasif maupun secara aktif. Secara pasif sosialisasi dapat dilakukan melalui berbagai media diseminasi informasi seperti website, baliho, spanduk, banner, leaflet dan lain sebagainya. Sedangkan secara aktif, sosialisasi dapat dilakukan melalui berbagai bentuk kegiatan diseminasi, penyuluhan dan pembimbingan kepada masyarakat. Dalam upaya seperti ini, pemerintah daerah dapat memanfaatkan jejaring kelembagaan yang dimiliki seperti instansti kecamatan, kelurahan/desa serta kelembagaan lainnya.

  1. Penetapan Kelembagaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung

Untuk mendukung operasionalisasi Peraturan Daerah Bangunan Gedung, maka pemerintah daerah perlu menetapkan kelembagaan terkait penyelenggaraan bangunan gedung di daerah. Sesuai dengan amanah dalam Peraturan Daerah Bangunan Gedung, terdapat berbagai instansi yang terkait dengan penyelenggaraan bangunan gedung di daerah termasuk hu­bungan antar instansi. Instansi yang perlu ditentukan adalah instansi perizinan yang mengeluarkan IMB, dimana instansi ini sangat terkait dengan kebijakan pemerintah perizinan terpadu satu pintu. Selain itu instansi yang perlu ditetap­kan adalah instansi teknis yang memberikan rekomendasi teknis bangunan ge­dung. Tentunya terdapat beberapa instansi terkait penerbitan IMB seperti in­stansi tata kota, lingkungan hidup, perhubungan, dan lain sebagainya.

  1. Penyusunan dan Penetapan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)

Sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Daerah Bangunan Gedung, maka pemerintah daerah perlu melakukan penyusunan dan penetapan RTBL. Dokumen RTBL merupakan suatu panduan rancang bangun suatu kawasan tertentu yang merupakan perwujudan dari dokumen rencana tata ruang (RTR). Apabila dalam dokumen RTR merupakan pengaturan spasial secara dua dimensi, yaitu rencana zonasi (zon­ing plan) dan peraturan zonasi (zoning regulation). Maka dokumen RTBL merupakan perwujudan tiga dimensional dari rencana dan peraturan zonasi dalam suatu kawasan tertentu yang memiliki tema pengembangan tertentu.

  1. Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Sesuai Ketentuan

Pasca penetapan Peraturan Daerah Bangunan Gedung maka pemerintah daerah berkewajiban untuk menyelenggarakan IMB sesuai ketentuan yang ada. Apabila sebelum ditetapkann­ya Peraturan Daerah Bangunan Gedung penyelenggaraan IMB masih berorientasi pada aspek retribusi, maka pasca ditetapkannya Peraturan Daerah Bangunan Gedung aspek teknis harus diperkuat dalam pe­nerbitan IMB. Setiap permohonan IMB dari masyarakat, harus dilengkapi dengan dokumen rencana teknis yang memenuhi persyaratan teknis yang ber­laku sesuai dengan kompleksitas bangunan gedung. Pemenuhan persyaratan teknis diketahui melalui pemeriksaan dokumen rencana teknis oleh instansi teknis. Apabila persyaratan teknis telah dipenuhi maka IMB yang dimohonkan dapat diterbitkan, namun apabila persyaratan teknis belum dipenuhi maka pemohon harus memperbaiki dokumen rencana teknis. IMB ini seyogyanya harus menjadi alat yang efektif untuk mengendalikan perkembangan penataan ruang perkotaan

  1. Pendataan Bangunan Gedung

Sejalan dengan penyelenggaraan IMB, pemerintah daerah juga harus melakukan pendataan bangunan gedung. Pendataan bangunan gedung sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Daerah Bangunan Gedung, memiliki peran penting dalam hal pengendalian dan pengawasan bangunan gedung di daerah. Mengingat pentingnya arti pendataan bangunan gedung, maka proses pelaksanaannya se­yogyanya menggunakan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIM-BG). SIM-BG merupakan suatu instrumen pendataan bangunan gedung menggunakan sistem komputasi yang mutakhir untuk memudahkan dan memperlancar proses pendataan bangunan gedung.

  1. Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung dan Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)

Dalam menjamin keandalan bangunan gedung di daerah, pasca penetapan Peraturan Daerah Bangunan Gedung pemerintah daerah harus mulai melaksanakan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung. Pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung dilakukan terhadap bangunan gedung yang telah dibangun namun belum dimanfaatkan. Hal ini penting dilakukan untuk menjamin bahwa bangunan gedung dibangun sesuai IMB yang diberikan, yang berarti telah memenuhi persyaratan teknis yang berlaku. Apabila dari pemeriksaan diketahui bahwa bangunan gedung laik fungsi, maka SLF dapat diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemilik bangunan gedung.

  1. Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung dan Perpanjangan SLF

Sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah Bangunan Gedung, SLF memiliki masa berlaku dan harus diperpanjang bila sudah habis masa berlakunya. Untuk bangunan hunian tidak se­derhana, masa berlaku SLF-nya adalah 20 tahun, sedangkan untuk bangunan gedung untuk kepentingan umum (bukan hunian), masa berlaku SLF-nya ada­lah 5 tahun. Sebagai dasar perpanjangan SLF, pemilik/pengguna bangunan gedung harus melakukan pemeriksaan berkala untuk memeriksa kelaikan fungsi dari sebagian atau keseluruhan bangunan gedung. Apabila dari pemeriksaan diketahui bahwa bangunan gedung tidak laik fungsi, pemilik/pengguna bangunan wajib melakukan perbaikan atau retrofitting agar bangunan gedung kembali laik fungsi dan SLF dapat diperpanjang.

  1. Pengawasan, Penertiban dan Penegakan Hukum dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung

Yang tidak kalah penting dalam implementasi Peraturan Daerah Bangunan Gedung adalah upaya pengawasan, penertiban dan penegakan hukum. Melalui upaya inilah tertib penyelenggaraan bangunan gedung dapat dicapai. Pengawasan pemanfaatan bangunan gedung dilakukan oleh Instansi Perizinan dan Teknis dengan melibatkan peran masyarakat. Hal ini dilakukan untuk menjamin pemanfaatan bangunan gedung sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam perizinannya. Penertiban dilakukan terhadap berbagai pelanggaran sanksi admi­nistratif yang dilakukan oleh pemilik/pengguna bangunan gedung.

Implementasi Peraturan Daerah Bangunan Gedung secara menyeluruh tidaklah mudah dan masih cukup panjang, namun dapat dicapai dengan apabila dilaksanakan secara bertahap. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menyiapkan langkah konkrit implementasi Peraturan Daerah Bangunan Gedung yang secara sistematis dapat dilaksanakan hingga mencapai implementasi yang menyeluruh. Untuk mendukung upaya pemerintah daerah, tentu dibutuhkan komitmen dari Pemerintah untuk secara berkelanjutan memberikan pembinaan dalam konteks implementasi Peraturan Daerah Bangunan Gedung.

(sumber: DitJen Cipta Karya, KKI-BG, 2015).

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *